Interdependensi Ekonomi Indonesia – Jepang Tahun 1950-1970

Standard

Interdependensi Ekonomi Indonesia – Jepang Tahun 1950-1970

Oleh : Fidy Ramzielah F 120810403

 

Kepentingan Jepang Di Asia Tenggara

Saat Jepang menandatangani Perjanjian San Francisco pada bulan September 1952, hal itu menandai berhentinya dominasi sekutu di Jepang. Pendudukan sekutu (dalam hal ini Amerika) selama kurang lebih 7 tahun, membuat semua aktivitas diplomasi Jepang dengan Negara lain ditangguhkan. Dalam perjanjian San Francisco ini Jepang juga diwajibkan untuk membayar pampasan perang kepada negara-negara Asia Tenggara yang pernah dijajah oleh Jepang.

Ketika Korea Utara menyerang secara tiba-tiba Korea Selatan, ini merupakan awal pecahnya perang Korea (25 juni 1950-27 Juli 1953). Perang ini membuat aktivitas pedagangan Jepang berjalan tidak lancar karena sebagian besar bahan baku industri Jepang merupakan hasil ekspor dari Asia.

Berikut merupakan persentase ekspor Jepang sebelum dan sesudah Perang Dunia II.

Pada tahun 1930 Pada tahun 1940
Asia 48%

 

Asia 68%
Amerika 36% Amerika 17%

 

Melalui table di atas, kita dapat melihat bagaiman kenaikan dan penurunan yang tajam ekspor Jepang ke Amerika, selama periode sepuluh tahun. Ini menandai kemajuan militer Jepang di Asia dan menigkatnya kerenggangan antara Tokyo dengan Washington.

Namun saat Jepang kalah dalam Perang Pasifik, Jepang semakin bergantung pada Amerika baik dibidang ekspor maupun impor. Hal ini dikarenakan Amerika membatasi hubungan ekonomi dan politik Jepang dengan negara-negara Asia lainnya.

Sedikit kilas balik, kemajuan Jepang ke selatan pada akhir tahun 1930-an dimotivasi terutama oleh minyak Indonesia (Hindia-Belanda kala itu). Jepang menuntut kenaikan kuota minyak, Namun tuntunan ini dan beberapa tuntutan lainnya tidak dipenuhi oleh Belanda. Oleh karena itu, Jepang memutuskan perundingan dengan belanda dan mulai menyusun rencana untuk mengambil alih kekuasaan militer atas sumber daya alam di Indonesia (Hindia Belanda).

Minat Jepang atas kekayaan alam Indonesia dan lokasi geopolitik tetap ada sampai periode setelah perang. Pada awal tahun 1951, pemerintah Jepang mulai membicarakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan industri Indonesia dan guna mengimpor kekayaan alam Indonesia.

Jepang memulai hubungannya dengan Indonesia yaitu pada bulan Desember 1951. Saat itu Jepang membicarakan tentang pampasan perang dengan misi Indonesia di Tokyo. Kemudian tiga tahun kemudian, pada tahun 1953 Menteri Luar Negeri Okazaki mengunjungi Jakarta.

Pada tahun 1956, Perdana Menteri Kishi menunjuk Kobayashi Ataru, seorang pengusaha terkemuka, sebagai penasihat khusus tentang ekonomi di Negara-negara Asia. Rekomendasi Kobayashi kepada Kishi adalah kebijakan Jepang untuk asia sebaiknya lebih digalakkan kea rah hubungan yang lebih erat dengan Indonesia karena Sumber Daya Alamnya dan dengan India karena potensi politiknya.

Selain petinggi pemerintah Jepang, para penggusaha Jepang juga mendatangi Indonesia. Yamashita Taro seorang pengusaha Jepang, pada tahun 1956 ke Jakarta untuk dapat konsesi minyak. Ayukawa Gisuke (yang mengembangkan pertanian model Manchuria pada tahun 1930 dan pertambangan bijih besi), pada tahun 1956 ke Indonesia untuk masalah pampasan perang, namun berminat juga dengan minyak di Sumatra.

Namun, minyak Indonesia tidak dapat segera diekspor ke Jepang karena adanya 3 rintangan, yaitu :

  1. Masih ada rasa benci orang Indonesia terhadap Jepang
  2. Ketidak stabilan politik dan sentemen anti orang asing di Indonesia
  3. Kurangnya modal usaha Jepang untuk investasi asing

Jepang bertindak hati-hati untuk meminimalisasai rasa permusuhan bangsa Indonesia. Jepang berusaha bersikap netral. Contohnya, sikap Jepang pada KAA di Bandung (1955), ketika ketua Delegasi Takasaki Tatsunosuke (saat itu menjabat sebagai Direktur Lembaga Perencana Ekonomi Nasional) tidak memihak pada argumentasi ideologi mana pun. Dia justru minta maaf atas perilaku Jepang semasa perang di Asia dan menggiatkan semangat kerja sama di bidang ekonomi dan kebudayaan di antara bangsa-bangsa Asia.

Kebijakan Jepang Terhadap Asia Tenggara

Target Jepang adalah negara asia nonkomunis yang secara politik stabil dan aktif perekonomiannya. Istilah “kerja sama ekonomi” digunakan pemerintah Jepang utnuk mengangkat investasi modal swasta dan pinjaman niaga untuk keperluan pengembangan perdagangan. Dengan menyertakan “perjanjian kerja sama ekonomi” ke semua perjanjian pempasan perang, Jepang bisa mengambil keuntungan dengan menggunakan pembayaran pampasan tersebut untuk mengembangkan perdagangannya. Jadipampasan perang yang semula untuk menebus perilaku Jepang di masa perang, justru dimanfaatkan untuk mempromosikan ekspor-impornya.

Naiknya Kishi Nobusuke menjadi Menteri Luar Negeri Jepang di kabinet Ishubashi (kabinet pendek Desember 1956 – Februari 1957), dan menjadi Perdana Menteri (Februari 1957) menandai kemajuan suatu sikap positif Jepang terhadapa Asia. Dia adalah Perdana Menteri Jepang pertama yang mengunjungi negara-negara Asia Tenggara. Kishi mengusung tiga prinsip kebijakan luar negeri Jepang

  1. Kerja sama dengan Dunia Bebas
  2. Mendukung PBB sebagai Organisasi pemelihara perdamaian
  3. Melindungi kepentingan Asia

Dia mengusung tema “Jepang adalah anggota masyarakat asia”, ia mendukung Jepang menjadi jubir sekaligus promotor untuk kepentingan negara-negara Asia. Pada tahun 1957, ia membawa proposal mengenai dana untuk pengembanangan Asia Tenggara, untuk pengembangan ekonomi negara-negara Asia dengan Jepang dan dengan dukungan Amerika(jika memungkinkan). Namun gagal karena negara-negara Asia mencurigai dana dari Jepang ini merupakan untuk kepentingan Jepang sendiri dalam menguasai perekonomian di Asia.

Pada bulan November 1957, Kishi menyelesaikan masalah pampasan perang dengan Indonesia. Hal ini menandai satu langkah maju Jepang dalam memperbaiki hubungannya dengan negara-negara Asia.

Jepang sangat perhatian dengan kondisi perpolitikan negara-negara Asia karena tujuannya untuk menjaga keamanan Selat Malaka dan terselesaikannya perundingan mengenai masalah pampasan perang dengan negara penuntut terakhir, yaitu Myanmar (Maret 1963).

Ketika kebijakan luar negeri Indonesia semakin condong ke kubu komunis, pemerintah Jepang memberikan kredit yen sebesar $49 juta dari tahun 1963-1965 untuk mencegah agar Indonesia tidak semakin condong ke kiri. Jepang merintis pengorganisasian suatu konsorsium internasional untuk Indonesia pada tahun 1966 dan pada bulan April mensponsori Konferensi Menteri-menteri Asia Tenggara di bidang pembangunan ekonomi.

Jepang melakukan pendekatan terhadap masalah Asia, beberapa langkah yang diambil Jepang, yaitu :

  1. Pada tahun 1966 Jepang memutuskan untuk bergabung dengan Sidang Asia dan Pasifik, suatu pertemuan yang diadakan untuk para Menteri Luar Negeri untuk membicarakan masalah politik, ekonomi dan budaya
  2. Jepang menyumbang dana kepada ADB (Asian Development Bank). Jumlah sumbangan Jepang mencapai sepertiga dari total sumbangan
  3. Pada tahun 1968, Kabinet Sato menyatakan kesediaanya untuk berpartisipasi didalam suatu Konferensi internasional mengenai penyelesaian perang Vietnam dana mengusulkan suatu dana internasional untuk kesejahteraan Vietnam pasca perang.
  4. Pada bulan Mei 1970, Jepang berpartisipasi dalam suatu Konferensi Asia tentang Kamboja dan bahkan sepakat untuk menjadi salah satu dari tiga Negara anggota mediator
  5. Pada bulan Oktober 1970 : sato mengemukakan maksudnya untuk berpartisipasi dalam tim pengendali gencatan senjata di Vietnam, kalau memang akan dibentuk

Kebijakan Jepang di Asia tenggara mula-mula berkembang dari minatnya terhadap kekayaan alam Indonesia, pasaran ekspor yang potensial dan lokasi geopolitiknya. Berbagai kebijakan setelah perang ini benar-benar disusun dan dilaksanakan di bawah lindungan politik, Partai Demokrat Liberal.

Perilaku Eksternal Indonesia : Sebuah Tinjauan Menyeluruh

Perekonomian Indonesia terkuras oleh banyaknya gerakan yang berusaha memisahkan diri yang terjadi di berbagai pulau di luar jawa pada tahun 1950-an, maupun oleh semangat kaum nasionalis dan irredentist yang menghendaki kembalinya Irian Barat. Sikap ini berakibat pada nasionalisasi milik Belanda di Indonesia.

Kedatangan Kishi ke Indonesia pada bulan November 1957, bagi Soekarno, ini adalah cara untuk menyelamatkan negaranya dari kemerosotan ekonomi sekaligus memperkuat posisi politiknya.

Saat itu Soekarno tidak menyukai Amerika, hal ini dikarena Amerika mendukung pemberontak Sumatra dan Sulawesi. Imbasnya Soekarno semakin dekat dengan Moskwa dan mendapat bantuan sekitar $ 1M, yang digunakan Indonesia pertama-tama untuk menumpas pemberontak dan kemudian menuntut kembalinya Irian Barat ke RI.

Istri Soekarno yang berkebangsaan Jepang menjadi satu faktor penunjang dalam melanjutkan hubungan yang erat antara kedua negara Asia ini kendati pun kebijakan luar negeri mereka saling bertentangan.

Setelah tahun 1957 perdagangan Indonesia dengan Jepang tetap berjalan. Periode demokrasi terpimpin ketika Indonesia berbalik melawan blok barat, perdagangan dengan Jepang tetap terus meningkat. Ini merupakan satu indikasi ekonomi dari hubungan “istimewa” yang tetap dipertahankan antara Jakarta-Tokyo.

Interdependensi Ekonomi Jepang-Indonesia

Sampai tahun 1962, neraca perdagangan menguntungkan Jepang kecuali tahun 1955 dan 1956, tetapi setelah tahun 1963, neraca tersebut menunjukkan keuntungan di pihak Indonesia kecuali 1965, yang mengindikasikan bahawa sejak pertengahan periode demikrasi terpimpin, Jepang mengimpor lebih banyak dari Indonesia daripada yang diekspornya ke Indonesia

Meningkatnya ekspor Jepang ke Indonesia, walau devisa Indonesia semakin menurun, disebabkan karena kredit yen “politis” yang diberikan kepada Soekarno oleh Perdana Menteri Ikeda dan wakil ketua dari partai yang berkuasa, Kawashima.

Secara keseluruhan kesimpulannya adalah bahwa Indonesia selama ini jauh lebih tergantung kepada Jepang daripada sebaliknya, dan bahwa kecenderungan ini semakin mencolok sejak pertengahan fase hubungan Jepang Indonesia selama pemerintahan Soekarno.

Jepang membeli bahan mentah berupa minyak dari Indonesia dan menjual produk-produk industri. Dasar komoditi perdaganagn antara kedua Negara ini dari tahun 1956-1970. Pola ini juga berlaku pada perdagangan Jepang dengan hampir semua Negara berkembang lainnya. Salah satu baeang Indonesia yang paling penting yang diimpor Jepang adalah minyak. Impornya atas minyak mentah Indonesia telah meningkat setiap tahun sejak tahun 1956. Antara tahun 1965-1970, nilai minyak impor dari Indonesia meningkat 17,5 kali.

Jika minyak Indonesia itu penting bagi Jepang, maka minyak ini justru jauh lebih penting bagi Indonesia sendiri. Antara 1960-1070 paling sedikit 46% dari ekspor minyak mentah Indonesia di kirim ke Jepang dan menjelang tahun 1962, angka ini mencapai 87%. Kesimpulannya, Jepang sama sekali tidak membeli minyak Indonesia, hal ini mempengaruhi paling sedikit saparo dari ekspor minya Indonesia ke seluruh dunia dan satu proporsi yang sama dari total ekspor Indoneia k Jepang.

Antara 1956-1970 semua komoditi utama Indonesia (bauksit, nikel, karet dan kayu gelondong) meningkat nilai impornya, kecuali karet. Impor Jepang atas Nikel dan kayu gelondong terutama meningkat antara 1964-1970. Jepang tidak memiliki bauksit dan bergantung pada sumber alam asing untuk seluruh kebutuhannya. Karet dan minyak dahulunya merupakan dua komoditi utama Jepang yang diimpor dari Hidia Belanda. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, produksi karet sintesis telah meningkat. Sehingga kepentingan menggunakan karet alami menurun drastis.

Arus Wisata Masyarakat Jepang Dan Indonesia

Indikasi lain dari kedekatan hubungan Jepang-Indonesia adalah mobilitas warga kedua Negara. Arus masuk wisatawan dan pengusaha yang tetap seringkali mencerminkan stabilitas politik dari suatu Negara, sementara arus keluar yang drastis mungkin menandakan ketidakstabilan politik.

Banyak pengusaha Jepang yang datang dengan visa turis tetapi kemudian memperpanjang waktu tinggal mereka untuk melanjutkan usahanya lebih jauh. Sebagian orang Jepang, bahkan seandainya mereka terdaftar pada kantor imigrasi Indonesia untuk mendapatkan izin bekerja, sering kali tidak mendaftarkan diri pada Konsulat Jeoang. Karena tidak setiap warga negara Jepang yang mendapatkan visa Indonesia benar-benar melakukan kunjungan, demikian pula tidak setiap warga negara Jepang yang datang melalui kantor imigrasi Indonesia, mendapatkan visa dari konsulat Indonesia di Tokyo dan Kobe.

Menurunnya jumlah pengunjung berkebangsaan Jepang secara drastis dari tahun 1965-1966 mungkin mencerminkan keraguan mereka memasuki Indonesia, akibat kekacauan yang ditimbulkan oleh kudeta yang gagal pada September 1965. Tapi jumlah ini meningkat lagi pada tahun 1968, ini merupakan bukti pulihnya keamanan di Indonesia.

Di Jepang pada tahun 1959-1965 terdaftar tidak lebih 20 pengusaha Indonesia yang ada di Jepang. Sampai tahun 1968 jumlah mereka tidak lebih mencapai 53 orang. Angka-angka ini menunjukkan jumlah warga negara Indonesia yang mengunjungi Jepang lebih sedikit dibandingkan warga negara Jepang yang mengunjungi Indonesia.

Selama hubungan Jepang-Indonesia “Periode Soekarno”, terdapat 50-60 perusahaan Jepang yang mempertahankan kantor-kantor perwakilannya di Jakarta. Ketika jumlah perwakilan bisnis Jepang di Jakarta pada awal 1960-an, dibandingkan dengan jumlahnya selama perang atau akhir 1930-an, kehadiaran orang Jepang setelah perang ini lebih sedikit. Yang membuat jumlah mereka setelah perang ini mencolok adalah sebagian karena sebelum perang, orang Jepang labih banyak yang tinggal di Surabaya daripada Jakarta (Batavia), sementara setelah perang, hamper semua oranng Jepang tinggal di Jakarta.

Kunjungan Para Pemimpin Jepang Dan Indonesia

Pertukaran kunjungan para pemimpin kedua negara ini, hampir sama dengan arus warga antar kedua negara yang memperlihatkan hubungan persahabatan. Pertukaran kunjungan pejabat tingkat tinggi kadang-kadang dilakukan untuk memecahkan masalah bersama dan meredakan ketegangan. Akan tetapi pada umumnya frekuensi kunjungan tombal-balik ini yang dapat menjadi ukuran baiknya hubungan antara kedua negara. Pertukaran kunjungan yang tidak seimbang, mencerminkan hubungan yang tidak seimbang pula, misalnya: pemimpin dari negara yang lebih rendah kedudukannya, cenderung untuk lebih sering mengunjungi negara yang lebih dominan daripada sebaliknya. Asumsi ini pun berlaku pada hubungan Jepang-Indonesia selama periode Soekarno.

Pemimpin Jepang yang pertama kali mengunjungi Indonesia adalah Menteri Luar Negeri  Jepang Okazaki pada tahun1953. Kemudian Perdan Menteri kishi pada tahun 1957.  Putra & Putri mahkota kekaisaran Jepang pada tahun 1962.

Jumlah Pemimpin Jepang ke luar negeri hanya sedikit, kunjungan mereka dijadwal ketat dan biasanya ditutup dengan komunike bersama yang secara hati-hati disampaikan oleh para pejabat kementerian luar negeri. Sebaliknya para pemimpin Indonesia memandang Jepang sebagai tempat yang menyenangkan baik untuk kunjungan resmi maupun tidak resmi, karena lokasi Tokyo secara strategis merupakan tempat persinggahan untuk perjalanan ke Amerika Serikat, PBB, Eropa Barat melalui kutub Utara dan bahkan ke Korea Utara.

Dari tahun 1945-1968 presiden Soekarno melakukanan kunjungan ke luar ngeri sebanyak 15 kali selama masa jabatannya. Kunjungan pertama adalah ke Filipina pada 1951 dan kunjungannya yang ke-15 dan terakhir adalah ke Kairo dan Paris 1965. Dari kunjungan ini, 10 diantaranya melibatkan Jepang walau pada 1958 merupakan kunjungan resmi. Menteri Luar Negeri Soebandri selama menjabat melakukan 21 kali kunjungan ke Jepang. Adam Malik 10 kali kunjungan dalam jangka waktu antara tahun 1966-1970.

Saat presiden Soekarno menjabat, beliau selalu membawa rombongan dalam jumlah yang cukup besar saat melakukan lawatan ke luar negeri. Mantan Dubes Jepang untuk Indonesia, Oda Takio, menulis bahwa Soekarno ingin agar bisa mengajak sebanyak mungkin pemimpin Indonesia lainnya untuk ikut melakukan perlawatan ke luar nageri bersamanya, karena dia merasa bahwa sebelumnya Indonesia sudah cukup lama menderita karena tidak mengetahui rahasia umum masalah dunia. Suatu kajian yang lebih mendalam terhadap kepribadian Soekarno mengungkapkan bahwa dia merasa nyaman dan percaya diri hanya bila berada di sekeliling orang yang dikenalnya dan merasa kesepian tanpa mereka. Selain itu terdapat satu kesesuaian antara gaya perlawatannya ke luar negeri dan gaya dari Kabinet 100 Menteri (dwikora) Agustus 1964.

Kunjungan Soekarno ke Tokyo sering merupakan persinggahan terakhir dari suatu perlawatan “istirahat ke luar negeri” yang panjang. Total Soekarno menghabiskan waktu di Jepang 117 hari 1957-1964. Perjalanan yang banyak dilakukan Soekarno ke Jepang merupakan simbol dari hubungan ketergantungan ke Tokyo untuk meminta kerja sama  ekonomi dengan Jepang yang lebih kuat. Dengan mengambil keuntungan dari situasi ini, pemerintah Jepang dan para pengusahnya mengambil keuntungan dan menghujani orang Indonesia dengan banyak hiburan Jepang dalam rangka untuk meredakan masalah politik dan ekonomi.

Sumber :

Nishihara, Masashi. 1994. Sukarno, Ratna Sari Dewi dan Pampasan Perang : Hubungan Indonesia-Jepang 1951-1966. Diterjemahkan oleh Dean Praty. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s