SISTEM HUKUM PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

Standard

Raw Unedited Version

Dewi muftiana/ 120810375

Jepang adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur. Tiga setengah tahun menjajah Indonesia merupakan hal yang tak terlupakan bagi Indonesia, karena selama masa penjajahannya rakyat Indonesia merasa teramat sengsara. Melakukan kerja paksa atau biasa disebut romusha merupakan hal yang dapat kita lihat di seluruh penjuru negeri. Dengan sistem paksanya, kediktatorannya membuat Indonesia terkekang bak kalung rantai yang menjerat leher.  Tetapi, masa-masa tersebut adalah sebuah kenyataan sejarah yang tidak bisa diubah. Kini, sebagai penerus bangsa, kita harus mengambil hikmah dari salah satu masa kelam Indonesia tersebut dan mengolahnya menjadi sebuah kekuatan demi memajukan bangsa di masa kini dan nanti.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 1940-an, ketika berkecamuk Perang Dunia II, negara Jepang adalah salah satu peserta yang cukup diperhitungkan di dunia terutama setelah kemenangannya melawan Rusia. Demi memperoleh kemenangan dalam perang akbar ini, Jepang berusaha mengumpulkan sumber daya manusia dan sumber daya bahan baku perang dengan cara menginvasi dan ekspansi. Salah satu negara yang berhasil diduduki Jepang pada masa tersebut adalah Indonesia.  Dengan perang sebagai latar belakangnya, Jepang yang dituntut untuk mengumpulkan sumber daya dalam waktu sesingkat mungkin dan sebanyak mungkin, memberlakukan sistem “militerisme” dalam masa pendudukannya di Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari pemerintahan yang dipimpin oleh seorang gunseikanbu yang memerintah seperti dalam dunia tentara dimana bila gunseikanbu memutuskan “a” maka sampai rakyat jelata di tingkat RT pun harus mengikuti keputusan “a”. Kebijakan-kebijakan gunseikanbu ini termaktub dalam undang-undang yang disebut Osamu Shirei

Demi meraih tujuannya dan dalam proses pengejawantahan Osamu Shirei, Jepang melakukan berbagai propaganda kepada rakyat, antara lain melalui gerakan 3A, Kebijakan penghapusan Bahasa belanda dan pengembangan Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Selain itu, untuk menyiasati pengendalian pemerintahan di nusantara yang luas digunakanlah siasat indirect ruler system, dimana Jepang mempergunakan orang-orang yang dulunya pangreh praja pada masa Belanda sebagai kepanjangan tangan. Jepang pun menerapkan sistem tonari gumi untuk memobilisasi masa.

Bila kita menengok sedikit lebih ke belakang, maka akan kita temukan bahwa pada masa penjajahan Belanda sistem birokrasi dibuat seefisien mungkin,disediakan sekolah bagi pribumi, lembaga hukum khusus bagi pribumi,  dan tersedianya Voolkstrad (lembaga perwakilan bagi pribumi). Semua sistem ini mengarah pada pembagian penduduk menjadi 3 strata : warga Eropa, warga Timur Tengah, dan pribumi. Saat Jepang datang, Semua perbedaan strata ini langsung dihapuskan. Pemerintah Jepang juga merubah sistem perundang-undangan dan peradilan.

Perubahan dalam perundang-undangan adalah:

1)      Kitab UU Hukum Perdata, yang semula hanya berlaku untuk golongan Eropa dan yang setara, diberlakukan juga untuk seluruh warga. Hal ini memperlihatkan kalau Jepang tidak meninggikan orang-orang Eropa maupun Timur Tengah.

2)      Beberapa peraturan militer disisipkan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Hal ini terkait dengan mendesaknya kebutuhan untuk memperoleh pasokan sumber daya demi peperangan

Sementara perubahan dalam peradilan adalah :

1)      Penghapusan dualisme/pluralisme tata peradilan. Jepang menyamakan peradilan bagi semua warga tanpa membedakan apakah dia orang pribumi ataukah orang kulit putih.

2)      Unifikasi kejaksaan. Atau dalam bahasa lain penyatuan kejaksaan. Kejaksaan yang pada masa Belanda dipisahkan antara kejaksaan bagi orang Eropa dangan kejaksaan pribumi, maka pada masa Jepang dijadikan satu dan disamaratakan.

3)      Penghapusan pembedaan polisi kota dan pedesaan/lapangan

4)      Pembentukan lembaga pendidikan hukum

5)      Pengisian secara massif jabatan-jabatan administrasi pemerintahan dan hukum dengan orang-orang pribumi. Hal ini terkait dengan kurangnya personil Jepang jika dibandingkan dengan nusantara yang sangat luas, sehingga orang-orang Jepang hanya memegang pucuk-pucuk kekuasaan sedang yang dibawahnya diisi oleh orang-orang pribumi.

 

Pada masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia belajar lebih mendalam tentang kemiliteran dan sisa kemiliteran saat itu masih tetap bisa dilihat hingga sekarang.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s