Transportasi dan Perputaran Hasil Bumi (Jaman Penjajahan Jepang di Indonesia)

Standard

Raw Version

Yoana Dianika / 120810401

Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung selama periode 1942-1945. Dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda, jumlah kematian penduduk di Indonesia pada zaman penjajahan Jepang semakin meningkat. Dalam beberapa segi kebijakan, Jepang ternyata lebih kejam daripada Belanda. Data yang didapat dari Rumah Sakit pusat di Semarang menyebutkan bahwa selama kurun waktu Februari-September 1943 terdapat 832 jiwa dirawat di RS dan 366 jiwa meninggal di RS tanpa sebab yang jelas.

Berikut disajikan tabel mengenai perbandingan antara jumlah kelahiran dan kematian pada masa penjajahan Jepang.

Wilayah   Kelahiran (rentan 1000)   Kematian (rentan 1000)  

Kenaikan jumlah kematian

  1939   1943   1944   1939   1943   1944   1944
Banten   30   28   24   24   20   28   4
Jakarta   64   74   51   50   46   50   -1
Semarang   73   63   48   52   55   103   55
Yogyakarta   63   62   49   34   34   53   4
Surabaya   53   51   41   42   44   62   21
Kediri   81   91   68   40   42   71   3
Madiun   83   67   55   35   40   57   2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Dari data tersebut bisa dilihat bahwa jumlah kematian yang signifikan pada waktu itu tidak diimbangi dengan jumlah kelahiran. Terlebih beberapa kota besar (seperti Semarang), jumlah kematian meningkat hingga mencapai angka 55. Kematian-kematian yang meningkat di berbagai kota tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya wabah penyakit, pembantaian yang dilakukan penjajah Jepang di beberapa tempat, dan juga adanya romusha yang tiap hari memakan korban banyak.

Jumlah kematian dan kelahiran yang mengalami fluktuatif mempengaruhi persebaran bahan makanan di Indonesia (khususnya di Pulau Jawa). Jumlah tersebut terkait secara langsung dengan bertambah dan berkurangnya angka penduduk di Indonesia pada waktu itu, sehingga dari data tersebut bisa dilihat jumlah penduduk serta kebutuhan makanan yang dibutuhkan pada waktu itu. Jenis makanan yang paling dibutuhkan pada waktu itu adalah beras, lalu menyusul gula, minyak, dan beberapa jenis sumber daya alam lainnya. Proses distribusi bahan makanan ke berbagai daerah juga berdampak langsung pada kebutuhan transportasi di masa itu (terutama transportasi darat dan laut. Transportasi darat berupa kereta api dan truck, sedangkan transportasi laut berupa kapal-kapal kecil dari kayu sederhana yang dioperasikan melalui sungai-sungai besar). Berpengaruhnya distribusi makanan terhadap transportasi ini pada akhirnya juga memunculkan kebijakan penjajahan Jepang terhadap bidang-bidang transportasi di Indonesia.

 

Penyebaran padi pada masa penjajahan Jepang

Setelah penjajahan Belanda berakhir, pemenuhan kebutuhan padi di Jawa dilakukan secara swadaya. Jawa berusaha memenuhi kebutuhan akan bahan makanan pokok dengan padi yang diproduksi sendiri di dalam pulau. Hal ini dibuktikan dengan jumlah produksi padi pada tahun 1939 mencapai 8.4 juta ton. Dalam rentan waktu 1936-1941, P. Jawa berhasil mengekspor padi sebanyak 319.000 ton ke beberapa daerah di luar negeri (misalnya Thailand). Namun jumlah tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa penduduk di P. Jawa mendapatkan asupan makanan yang cukup.

Jepang memiliki dua alasan penting saat menjadikan Indonesia (khususnya P. Jawa) sebagai tanah jajahan. Dua alasan penting itu adalah: jumlah persebaran SDA yang beraneka ragam dan jumlah SDM yang tak terhingga (terutama tenaga laki-laki). Pada tahun tersebut, Jepang sedang membutuhkan tenaga yang banyak, juga bahan bakar tak terhingga untuk ikut andil dalam PD II. Syarat-syarat itu ada pada Indonesia, sehingga Jepang membulatkan tekat untuk menjajah tanah air yang melimpah ruah dengan berbagai kekayaan alam dan juga sumber tenaga.

Untuk menjaga stabilitas persebaran bahan makanan (khususnya padi), pemerintahan Jepang memberlakukan kebijakan ‘The Forced delivery of paddy’. Peraturan ini ditujukan untuk para petani, agar mereka mau menjual hasil panen padi dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Jepang (harga yang ditetapkan oleh Jepang jauh di bawah harga pasar yang ada pada saat itu). Biasanya para petani lokal bisa mendapatkan harga wajar saat berdagang dengan para pedagang lain selain Jepang (khusususnya dari para pedagang China), namun saat Jepang berkuasa hak mereka untuk mendapatkan harga wajar tercabut begitu saja.

Pada zaman penjajahan Jepang, proses distribusi padi diatur melalui kebijakan yang telah mereka tetapkan. Adapun urutan distribusi padi pada zaman penjajahn Jepang adalah sebagai berikut:

-          dari karisidenan ke kabupaten, dari karisidenan ke distrik,

-          dari distrik ke subdistrik,

-          dan dari subdistrik disebar ke desa-desa kecil.

Masing-masing dari pimpinan di tiap unit distribusi padi memberlakukan peraturan dengan sangat ketat. Kebanyakan dari mereka memberikan patokan harga dengan sangat tidak manusiawi (tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan petani dan jumlah luas lahan milik petani).

Dari kesenjangan ini akhirnya muncul masalah karena terdapat dua sisi yang saling mempertahankan keinginan masing-masing. Di satu pihak para petani menginginkan harga yang sesuai dengan tenaga yang keluar, namun di pihak lain pemerintah Jepang menginginkan harga yang serendah-rendahnya dari para petani lokal.

Beberapa hal yang disebabkan setelah diberlakukannya peraturan ini diantaranya ketidaksesuaian jumlah padi yang didistribusikan dari unit wilayah distribusi pertama hingga unit wilayah distribusi terakhir. Jumlah padi yang didistribusikan dari unit pusat mengalami penurunan drastis pada saat mencapai daerah-daerah yang lebih kecil.

Sebagai misal: di daerah Pemalang dilaporkan bahwa padi yang didistribusikan sebanyak 10. 842 ton. Namun ketika sampai di tujuan terakhir, jumlah tersebut mengalami penurunan hingga 7.856 ton.

Beberapa daerah lain juga mengalami hal sama. Padi yang didistribusikan dari tempat awal sebanyak 160.000 kwintal, namun di tempat terakhir mengalami penurunan hingga hanya mencapai sejumlah 110.000 kwintal. Masalah lain yang timbul karena kebijakan ini adalah munculnya blackmarket yang diikuti praktik penyelundupan oleh para petani. Sebagai daerah utama penghasil padi, petani-petani di Anjatan, Indramayu memiliki rute-rute tersendiri untuk menyelundupkan padi.

Rute pertama dengan menggunakan kapal untuk menuju ke pesisir utara. Harga padi akan meningkat jika dibawa ke Merak atau pelabuhan lain di Banten. Cara kedua dengan membawa padi menggunakan kereta dari stasiun Haurgeulis (terletak di Cikampek dan Jatibarang) menuju ke Jakarta. Cara ketiga dengan mengusung produksi padi ke Jakarta melalui jalur darat. Harga padi yang dijual melalui blackmarket menjadi lebih mahal daripada jika dijual langsung ke orang Jepang. Hal ini dikarenakan padi tersebut dijual secara bertahap dari distributor satu ke distributor lainnya yang mematok harga secara wajar.

Berikut ini disajikan harga padi di blackmarket pada waktu itu:

Harga padi di blackmarket pada tahun 1944

Wilayah   Harga /liter   Harga /kg
Pasar Minggu, Jakarta   3.25   3.90
Ciamis   2.40   2.88
Semarang   1.50   1.80
Bojonegoro   1.20   1.44
Kediri   1.50   1.80

 

 

Rikuyu Sokyoku (Land Transportation Bureau)

Rikuyu Sokyoku berkantor pusat di Bandung, dan didirikan pada 1 Juni 1942. Tugas utamanya adalah menangani segala jenis transportasi darat di P. Jawa. Pekerja RS sebanyak 38.000 orang (terdiri dari orang Indonesia, orang Belanda, dan orang Jepang yang bekerja di bidang perkereta-apian). Adapun alasan Jepang masih tetap mempertahankan orang Belanda (sebanyak 251 orang) yaitu karena keahlian yang dimiliki Belanda sesuai dengan misi RS. Belanda terkenal memiliki keahlian dalam bidang transportasi, khususnya perkereta-apian yang waktu itu merupakan transportasi utama di Indonesia (khususnya P. Jawa).

Tugas utama yang diemban RS adalah memperbaiki jembatan dan rel KA yang rusak akibat KNIL pada AMB (tercatat 46 jembatan rusak parah). Pada akhir tahun 1943, dalam waktu singkat RS berhasil memenuhi target-target yang telah ditetapkan (untuk perbaikan jembatan dan jalan).

Di Jawa dan Madura, terdapat 23 perusahaan KA (salah satunya adalah Staatsspoorwegen/nama lalu dari PJKAI). Total panjang rel mencapai 5.200 km dengan 642 stasiun dan 343 halte. RS tidak hanya bertanggung jawab atas KA, namun juga bertanggung jawab pada angkutan darat lain (meliputi: truck, bus, kereta kuda, cikar, becak, dll. Panjang jalan darat di Jawa dan Madura yaitu 6.441 km (lebih panjang daripada jalan rel KA). Walaupun begitu, jumlah truk yang terdapat di P.Jawa lebih sedikit daripada jumlah gerbong KA (yaitu sekitar 5.726 truk). Dengan kata lain, pengangkutan dengan menggunakan jasa truk lebih sedikit daripada pengangkutan dengan jasa KA. Hal ini bisa dilihat saat penjajahan Belanda, jumlah pengangkutan beras dengan truk mencapai 300.000 ton, sedangkan jumlah pengangkutan dengan KA mencapai 900.000 ton (3 kali lipat lebih banyak).

Berikut disajikan tabel yang membuktikan bahwa pengangkutan sumber daya alam melalui kereta api pada waktu itu lebih mendominasi daripada melalui kendaraan darat yang lain:

Jumlah pengangkatan hasil bumi melalui kereta

 

Jenis   Jumlah (dalam ton)
Gula   697.000
Padi giling   465.000
Batu   280.000
Minyak   314.000
Tapioka   144.000
Karet   92.000

 

 

Changes under Japanese rule

Beberapa perubahan penting yang dibuat pada masa pemerintahan Jepang:

1.                  Memberikan prioritas utama transportasi pada militer

2.                  Penggantian jenis komoditi yang didistribusikan dan jumlahnya

3.                  Pergantian dari jarak dan tujuan sistem transportasi

4.                  Penanggulangan masalah kekurangan bahan bakar

5.                  Mempersempit jarak 2 rel KA di Jawa dengan menggabungkan menjadi satu seperti jarak di Jepang (1.067 m)

6.                  Hal-hal yang menyangkut tentang kurangnya tenaga professional

 

 

Construction of the Bayah line and wooden boats

Dalam menangani kekurangan bahan bakar, pemerintah Jepang membuka pertambangan batu bara di Bayah (pesisir utara Banten). Mereka memberikan target sebanyak 3.000.000 ton untuk proyek ini karena benar-benar membutuhkan bahan bakar untuk KA. Rencananya, Jepang ingin membuka rel KA baru yang menghubungkan wilayah ini dengan rel KA yang sudah ada. Proyek rel KA baru ini diperkirakan sepanjang 100 km (menghubungkan antara Saketi dan Bayah). Tujuan dari pengadaan rel KA baru ini adalah untuk mempermudah proses pengangkutan hasil tambang batu bara ke daerah lain yang diinginkan oleh pemerintah Jepang.

Proyek ini sangat berat, karena ditargetkan selesai dalam waktu singkat. Konsekuensinya, proyek ini banyak mempekerjakan romusha. Rata-rata romusha yang bekerja tiap hari berkisar antara 25.000-50.000 orang. Hingga April 1944, jumlah keseluruhan mencapai 120.000 jiwa. Walaupun skala dari rel baru ini lebih kecil, namun rel baru ini bisa disejajarkan dengan rel Burma-Siam, rel Kula (Malaysia), dan rel Central Sumatra (Bukittingi-Pekanbaru) karena dibangun dalam waktu singkat dan memiliki struktur yang kuat.

Di pertambangan Bayah sendiri, jumlah romusha yang dipekerjakan berkisar 15.000 jiwa. Setiap hari terdapat 400-500 jiwa yang meninggal akibat menjalankan proyek ini di bawah pemerintahan Jepang.

Sayangnya, produksi batu bara di Bayah sangat terbatas. Selain itu, rel yang dibangun di wilayah tersebut rusak setelah perang berlangsung.

Cara lain yang digunakan oleh pemerintahan Jepang untuk menaikkan intensitas transportasi adalah dengan menggunakan perahu kecil yang terbuat dari kayu. Alat transportasi ini didesain untuk transportasi air.

Dalam bidang memajukan transportasi, Jepang begitu ambisius, melakukan banyak pembaharuan, menghabiskan banyak tenaga-bahan-biaya, namun hasilnya sangat tidak efektif karena semua dikerjakan dengan tergesa-gesa dan meraup banyak  tenaga kerja dari penduduk local.

 

Transportation of rice and uneven distribution

Walaupun bisa dikatakan dengan dibentuknya RS akan memberikan prioritas utama pada transportasi dan distribusi produksi bahan pangan, namun pada kenyataannya terjadi kesenjangan yang tidak merata pada distribusi bahan pangan. Total kuantitas padi yang disebar selama November 1942-Oktober 1943 sebanyak 700.000 ton. Sedangkan pada tahun 1940 (saat Indonesia masih dijajah Belanda) sebanyak 900.000 ton. Hal ini menjadi bukti bahwa kebijakan yang dijalankan Jepang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut lebih buruk daripada kebijakan yang dijalankan Belanda sebelumnya.

Sebelum pemerintahan Jepang, para petani lebih memilih untuk membersihkan kulit padi dengan cara tradisional dan menjualnya di pasar-pasar tradisional yang dekat dengan tempat tinggal. Dengan kata lain, sebelum penjajahan Jepang tidak ada korupsi ataupun blackmarket. Permasalahan yang terjadi pada masa penjajahan Jepang tidak terletak pada tidak meratanya distribusi bahan pangan pada masa itu, melainkan pada masalah-masalah baru yang timbul akibat kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Jepang.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s